IDEALISASI PERLINDUNGAN ISTRI DALAM PENERAPAN HUKUM HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA

  • Asni Asni Fakultas Syariah IAIN Kendari
Keywords: idealisasi, perlindungan istri, harta bersama, hakim, penggalian hukum

Abstract

Kajian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus harta bersama yang berlarut-larut penyelesainnya dan seringnya istri menjadi korban dalam penguasaan harta bersama oleh suami pasca perceraian. Kajian ini difokuskan pada perspektif perlindungan perempuan (istri) dalam institusi hukum harta bersama yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui penerapan di Pengadilan Agama. Kajian ini  didasarkan pada hasil penelitian di Pengadilan Agama Kendari melalui analisis putusan hakim terhadap kasus-kasus harta bersama selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Secara umum, putusan hakim Pengadilan Agama Kendari cukup memberikan perlindungan kepada istri melalui penerapan diktum hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Namun dalam penerapan aturan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan telaah secara mendalam oleh hakim sehingga kedudukan istri menjadi lebih terlindungi dengan mempertimbangkan posisi istri dalam situasi tertentu khususnya yang terkait dengan kemaslahatan anak. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap istri perlu didukung oleh semua kalangan terkait, termasuk pihak kuasa hukum dan si istri itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinergitas seluruh sistem yang terkait dalam penegakan hukum yakni aparatur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat serta pembenahan maupun pengembangan dalam masing-masing sistem tersebut demi menuju penegakan hukum yang lebih baik ke depan.

References

Abdullah,Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Aulawi, A. Wasit, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam” dalam Amrullah Ahmad, et.all, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
‘Azzam, ‘Abd al-‘Aziz Muhammad.Al-Qawaid al-Fiqhiyah. Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1426H/2005M.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro, 2006.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jakarta: Tnp, 2010.
Kamil, Ahmad. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta: Kencana, 2012.
Khallaf, Abdul Wahhab.‘Ilm Usul al-Fiqh. Ttp.: Dar al-Rasyid, 1429H-2008M.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2008.
________. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Irianto, Sulistyowatidan Lim Sing Meij. “Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya” dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, ed., Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
Nasution, Khoiruddin. “Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim” dalam M. Atho’ Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, eds. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan Undang-Undang Modern dari Kitab-kitab Fikih. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
Rofiq, Ahmad. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
Savitri, Niken. HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP. Bandung: Refika Aditama, 2008.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2007.
Al-Suyu>t}i>, Jala>luddi>n Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr. al-Asybah wa al-Naz}a>’ir fi al-Furu>’. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Al-Sya>t}ibi>. Al-Muwa>faqat fi> Us}u>l al-Syari>’ah, ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-Fadili. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.t.
Tim Penyusun Mahkamah Agung RI.Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011
Unger, Roberto Mangaibera. The Critical Legal Studies Movement. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
Himpunan Undang-undang Peradilan
Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam