IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO TERHADAP HAK HADANAH ANAK (Kajian Terhadap Putusan-Putusan Cerai Gugat di PA Ponorogo Tahun 2014)

  • Munawir Munawir
Keywords: eksekusi, hadanah, hak anak, pengadilan agama, putusan cerai gugat

Abstract

Kewajiban member nafkah anak terletak pada ayah sebagai kepala keluarga.Apabila kedua orangtua bercerai, maka kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah, meskipun hak asuh ada pada ibu.Namun demikian, faktanya ada beberapa kasus di Pengadilan Agama (PA) Ponorogo, yang apabila ayah dan ibu bercerai, sedangkan anak diasuh oleh ibunya, maka hak nafkahanak jarang diberikan sesuai dengan putusan majelis hakim.Bahkan ada anak yang tidak pernah mendapatkan hak tersebut sampai dia dewasa.Ada2 (dua) putusan yang diteliti di dalam penelitian ini, yaitu putusan pertama nomor1064/Pdt.G/2014/PA.Po dan putusan kedua nomor 1467/Pdt.G/2014/PA.Po.Dalam putusan pertamasi ibu(si isteri) sudah meminta PA Ponorogo sebanyak 2 (dua) kali untuk melakukan eksekusi hak hadanah anak. Sedangkan dalam putusan yang kedua si ibu baru sekalimengajukan eksekusi.Dengan beberapa alasan, Pengadilan tidak dapat melakukan eksekusi, padahal dari kedua putusan tersebut hadanah anak wajib diberikan si ayah kepada anaknya setiap bulan sampai si anak dewasa. Hal ini pun pada akhirnya menimbulkan keresahan dan pertanyaan di kalangan akademisi maupun masyarakat, apakah pengadilan hanya sebatas memutus perkara saja, sehingga putusannya tidak perlu dilaksanakan. Penelitian ini menawarkan suatu alternatif hukum, agar suatu putusan pengadilan, khususnya permasalahan hadanah anak, dapat benar-benar terlaksana, karena menyangkut masalah kesejahteraan dan tumbuh kembang seorang anak yang menjadi korban perceraian ayah dan ibunya.

Author Biography

Munawir Munawir
STAIN Ponorogo

References

Apeldorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
Arto,A.Mukti.Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Ghodzali,Abdurahman.Fiqih Munhakat. Jakarta: Kencana, 2008.
Huda, Miftahul. Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam, cet. 1. Yogyakarta: Sukses Grafika, 2006.
Al-Jamal, Muhammad Ibrahim.Fiqih Munhakat. Bandung: Pustaka Alumni,1999.
Junus,Mahmud.Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali.Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.
Mas'ud, Muhammad Khalid. Filsafat Hukum Islam,terj. Ahsin Muhammad,cet. 1.Bandung : Pustaka, 1996.
Mulyadi.Hukum Perkawinan Indonesia.Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto. Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I). Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
Ramli, A.M.“Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional”, Harian Pikiran Rakyat, Bandung, tanggal 28 Pebruari 1992.
Rasjid,Sulaiman.Fiqih Islam. Jakarta: Attahiriyah, 1993.
Sabiq,As-Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Daral-Fikr, 1983.
Syarifuddin,Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006.
Yunus,Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973
Published
2017-02-22