SEJARAH PERGULATAN POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

  • Sirajuddin M.
Keywords: sejarah hukum, pergulatan hukum, norma hukum, politik hukum, hukum Islam

Abstract

Kajian ini difokuskan pada pembahasan tentang bagaimana eksistensi relasi hukum Islam dan politik hukum di Indonesia dengan pendekatan sejarah. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejarah eksistensi hukum Islam dalam sistem pelembagaan hukum di Indonesia.Adapun metode kajian ini adalah kajian politik hukum dengan pendekatan historis-hermeneutik E. Betti. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dengan meminjam kajian hermeuntika Betti, dapat diungkap sumbangan teoritik dalam kajian historis terhadap norma hukum Islam, yakni bahwa apa yang berlaku di masa lalu masih dan dapat memungkinkan untuk menjadi pondasi dasar dalam pembangunan hukum berikutnya. Oleh sebab itu, pembangunan hukum nasional tidak dapat menafikan peran historis norma hukum Islam yang telah memberikan warna tersendiri bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, relasi norma hukum Islam dan politik hukum menjadi satu kesatuan yang erat kaitannya karena norma hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional. Sejarah membuktikan bahwa sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara, Kemerdekaan RI hingga masa reformasi, norma hukum Islam masih tetap menjadi sumber materiil yang mewarnai dan mempengaruhi karakter pembangunan hukum nasional. Pelembagaan norma hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan tindakan konstitusional karena sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD-NRI 1945.

Author Biography

Sirajuddin M.
IAIN Bengkulu

References

Rosyadi, A Rahmat, dan Rais Ahmad.Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia. Nurhadi (ed). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
Khallaf, Abdul Wahhab. Ilm Ushul al-Fikih. Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
Maarif,Ahmad Syafii. Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante. Jakarta: LP3ES, 1985.
Halim, Abdul. Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
Halim, Abdul. Politik Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008.
Himawan, Anang Haris, (Ed). Epistemologi Syara’: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Azra,Azyumardi.Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana, 1998.
Kusnadi,Didi. “Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum”. http://badilag.net/data/Artikel/Wacana%20hukum%20islam/Hukum%20islam%20di%20indonesia.pdf
Harun.“Perkembangan Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik di Indonesia”.Jurnal Suhuf, Vol. 21, No. 2, Nopember 2009.
Suyatna, I Nyoman. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah, disertasi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
Hamidi, Jazim dkk. Optik Hukum: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
Asshiddiqie, Jimly. “Konstitusi dan Kebhinnekaan”, Bahan disampaikan pada acara Seminar Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.
Bleicher, Josef. Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique. London: Routledge dan Kegan Paul, t.th.
Hadi,M Masykuri. “Konsep Negara dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.Syariah: Jurnal Ilmu Hukum.Vol. 8, No 1 Tshun 2008.
http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/810890110.pdf
Mandailing,M Taufik. Islam Kampar: Harmoni dan Tradisi Lokal. Yogyakarta: Idea Press, 2012.
Mahfud MD.“Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia”.Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII, Vol 16, No. 3,Tahun 2009.
Mahfud MD, “Hukum Nasional Yang Islami,”http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32 6 Agustus 2012.
“Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)”, http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/, diakses 16 Desember 2012.
Mahfud MD,Moh. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi.Jakarta: LP3ES, 2007.
Alim,Muhammad.“Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam”, Jurnal Media Hukum.Vol.17, No. 1, Tahun 2010
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/17110151161_0854-8919.pdf
Sambas,Nanda.“Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional”.Vol. XI, No. 3, Tahun 2009.
http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/88-eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-pembentukan-hukum-pidana-nasional diaskes desem2012, diakses 16 Desember 2012.
Sidharta. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan.Bandung: CV. Utomo, 2006.
al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. Ar-Rahiq al-Makhtum, terj. Hanif Yahya dkk. Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia, 2001.
Saragih,Tomy M. “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan“. Jurnal Sasi.Vol. 17, No. 3, Tahun 2011.
Published
2017-02-23