Abstract

Kebijakan revolusi hijau merupakan akar dimana negara mempunyai legitimasi untuk mengendalikan pangan apa yang harus dikonsumsi oleh warganya. Kebutuhan atas pangan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebutuhan manusia paling mendasar. Hak atas pangan harus bebas dari diskriminasi gender.Tulisan ini hendak menawarkan ide yang berkaitan dengan kehidupan perempuan sebagai agen kedaulatan pangan. Wacana ini penting, karena perempuan sebagai salah seorang yang senantiasa dilekatkan dengan sektor domestik. Namun, apa yang kemudian terjadi apabila kebutuhan pangannya tidak terpenuhi? serta bagaimana upaya perempuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan?
Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan relasi sosial (Social Relations Approach). Pendekatan relasi sosial sebagai alat analisis ketidaksetaraan (inequality) gender dalam distribusi sumber daya, merancang program dan kebijakan yang memungkinkan perempuan menjadi agen. Pendekatan relasi sosial didasarkan pada tujuan dari pembangunan yaitu kesejahteraan manusia (human well-being). Pendekatan ini akan melihat bagaimana hubungannya dengan lembaga lainnya yang saling memotong ketidaksetaraan tersebut.
Penelitian ini dilakukan di Pesantren Ekologi Ath-Thaariq Garut. Di pesantren ini, perempuan memiliki kekuatan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dari skala yang paling kecil, skala rumah tangga. Salah satunya adalah dengan menerapkan revolusi meja makan dan pertanian kebun pekarangan berbasis ekologi. Perempuan mempunyai peluang untuk menjadi agen kedaulatan pangan.